Pemerintah terus mengampanyekan imbauan bagi masyarakat untuk tidak pulang ke kampung halaman. Pemerintah mempunyai sebuah alasan mengapa kali ini mudik untuk sementara dilarang.
Masyarakat dari ibu kota seperti Jakarta yang saat ini menjadi episentrum COVID-19 di Indonesia, bisa membawa virus corona ke kampung halaman. Dari hampir 500 orang lebih yang dinyatakan positif tersebut muncul kemungkinan kasus-kasus positif lain dari mereka yang terpapar kontak langsung.
Mereka yang telah berkontak langsung dengan pasien positif COVID-19 dan pulang ke kampung dapat berpotensi terjadinya sebuah penyebaran virus COVID-19 keluar Jakarta dan meluas ke daerah lainnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan masyarakat yang tetap ingin pulang ke kampung halaman selama masa darurat COVID-19 akan mendapatkan pengawasan ketat secara kesehatan dan keamanan dari pemerintah daerah setempat.
Wapres menyebutkan Pemda Jawa Tengah telah menerapkan pengawasan ketat terhadap wargnya yang datang dari luar daerahnya. Khususnya dari Jakarta. Upaya pemda seperti itu harus dicontoh oleh daerah lain yang warganya banyak merantau ke Ibu Kota.
Wapres juga meminta pemda-pemda untuk menyiapkan strategi pencegahan apabila masih ada warga yang nekat mudik di tengah imbauan dan upaya Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 .
Sementara itu, Pemerintah masih dalam pertimbangan apakah suatu kebijakan untuk tidak mudi itu sifatnya larangan atau sekedar imbauan. Wapres mengatakan seharusnya menggelar sebuah sidang kabinet terbatas lewat telekonfrensi. Untuk membahas kebijakan mudik tersebut.
Menteri Dalam Negri Tito Karnavian mengapresiasi larangan pemerintah daerah terhadap mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut beliau, program mudik bareng dari pemerintah berasal dari kota-kota yang menjadi episentrum penyebaran virus corona seperti JABODETABEK.
Menurut Tito Karnavian penyebaran virus yang terjadi pada saat mudik karena mudik cukup melelahkan dan membuat stamina ketahanan tubuh peserta mudik menurun. Padahal, COVID-19 dapat menular kepada orang-orang yang imunitas tidak maksimal.
Menurut Presiden satu hal yang membuat percepatan arus mudik adalah penetapan status tanggap darurat COVID-19 di DKI Jakarta. Kebijakan untuk mencegah penyebaran virus ini memberikan dampak ekonomi cukup signifikan kepada para pekerja informal.
Sementara itu Kementerian Perhubungan membenarkan adanya rencana penutupan angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP) di DKI Jakarta untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 ke daerah-daerah.
